KAPOLDA SUMUT DIMINTA COPOT IPTU BONTOR SITORUS, DARI JABATANNYA SEBAGAI KASAT RESKRIM POLRES TAPSEL YANG DIDUGA MANIPULASI KASUS BBM BERSUBSIDI

KAPOLDA SUMUT DIMINTA COPOT IPTU BONTOR SITORUS, DARI JABATANNYA SEBAGAI KASAT RESKRIM POLRES TAPSEL YANG DIDUGA MANIPULASI KASUS BBM BERSUBSIDI

Radarkirminal.online

*Medan* - Tuntutan pencopotan jabatan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan Iptu Bontor Sitorus menguat. Seorang penggiat sosial, Muhammad Zulfahri Tanjung, menduga Iptu Bontor melakukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Padang Lawas Utara.

Tuntutan masyarakat kepada Kapolda Sumatera Utara untuk mencopot Iptu Bontor Sitorus. Dugaan utamanya adalah manipulasi administrasi penyelidikan dengan mengubah status perkara dari Laporan Polisi Model B menjadi Laporan Polisi Model A.

 

Pihak yang disorot adalah Kasat Reskrim Polres Tapsel Iptu Bontor Sitorus. Sementara yang menyampaikan desakan adalah Muhammad Zulfahri Tanjung selaku Penggiat Sosial.

  

Desakan disampaikan pada, Medan, [isi tanggal rilis]. Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Paluta disebut telah disidangkan tanpa menghadirkan pelapor asli.

  

Perkara ditangani di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Lokasi dugaan tindak pidana berada di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Menurut Zulfahri, perubahan status dari Tipe B ke Tipe A secara sepihak berisiko. Pertama, mengambil alih hak korban dan mengaburkan pelapor asli. Kedua, membuka celah rekayasa barang bukti, kronologi, saksi, dan tersangka. Ketiga, menghindari kewajiban memberikan SP2HP kepada pelapor. Ia menyebut ini pelanggaran Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi.

 

Dalam sistem Polri, Laporan Model A dibuat jika anggota Polri yang menemukan langsung tindak pidana. Sementara Laporan Model B dibuat oleh masyarakat. Zulfahri menduga perubahan status ini dilakukan untuk menghindari transparansi. Ia juga meminta Kasat Reskrim "jangan bermain bola panas" karena publik terus memantau perkembangan kasus BBM bersubsidi ini.

"Apa yang dilakukan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada Polri," tegas Zulfahri.

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada Polres Tapsel belum diperoleh.